logo

Hubungi
Dibagikan:11 December 2017

Praperadilan Merupakan Hak Tersangka Yang Butuh Dihormati

Praperadilan Merupakan Hak Tersangka Yang Butuh Dihormati – Paka hukum pidana dari Kampus Islam Indonesia, Mudzakir, beranggapan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi harusnya tdk tergesa-gesa melimpahkan berkas perkara Setya Novanto ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Mudzakir menilainya, perbuatan KPK itu sudah merampas hak Setya Novanto buat menguji penetapan tersangka dalam masalah korupsi project e-KTP lewat praperadilan.

Hal semacam tersebut di sebutkan Mudzakir selagi didatangkan menjadi paka oleh pengacara Novanto dalam sidang praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (11/12/2017) .

” Seharusya termohon (KPK) mempunyai iktikad baik dengan tdk mengusulkan berkas perkara dikarenakan dia (KPK) tdk datang dalam sidang praperadilan. Mesti tahu diri, mengganggu hak orang yang lain, ” papar Mudzakir.

Lebih-lebih, menurut Mudzakir, KPK tdk datang selagi sidang pertama praperadilan. Bahkan juga, KPK memohon penundaan sidang praperadilan sampai tiga minggu selanjutnya.

Mudzakir mengemukakan, KPK harusnya menghormati hak Novanto mendapatkan keadilan, termasuk juga lewat praperadilan. Harusnya, menurut Mudzakir, KPK menanti sampai hakim tunggal praperadilan memutus apakah penetapan tersangka sah atau tdk.

” Praperadilan merupakan hak tersangka yang butuh dihormati. Harusnya menyerahkan berkas tdk di dalam jalan selagi praperadilan, ” kata Mudzakir.

Wakil Ketua KPK Saut Situmorang diawalnya mengemukakan, KPK benar-benar waspada dalam pelimpahan berkas perkara Novanto. Hal tersebut dijalankan KPK dikarenakan menyadari dinamika kasusnya yang tinggi.

” Dikarenakan perubahannya amat kencang, tdk dapat mengemukakan A, B, C, D. Jadi, kami hati-hati saja dikarenakan dinamikanya tinggi, ” papar Saut.

Share